Pemerintah Melakukan Audit Terhadap Infrastruktur Di Bekasi Yang Berkaitan Dengan Masalah Banjir

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan audit terhadap infrastruktur di Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai respons terhadap banjir yang melanda daerah tersebut.

"Kami telah berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur mengenai pelaksanaan audit infrastruktur yang relevan," ujar Pratikno di Jakarta pada hari Rabu.

Tujuan dari audit infrastruktur ini adalah untuk mengevaluasi apakah penggunaan lahan telah sesuai dengan peruntukannya. 

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya serta pengelolaan sampah yang baik.

Pemerintah terus melaksanakan evakuasi terhadap masyarakat yang terkena dampak banjir di Kota Bekasi dan sekitarnya. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak.

"Evakuasi ini sangat penting dalam situasi tanggap darurat serta untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, baik di tempat pengungsian maupun di luar pengungsian," ungkap Pratikno.

Menurut data dari Satgas Tanggap Darurat Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, terdapat tujuh kecamatan yang mengalami bencana banjir, yaitu Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Jatiasih, Pondok Gede, dan Rawalumbu.

Banjir yang melanda Kota Bekasi disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi sejak Senin (3/3), yang mengakibatkan sungai-sungai meluap dan menggenangi permukiman serta beberapa fasilitas umum.

Hingga 4 Maret 2025, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa air banjir belum surut, dan di beberapa lokasi mengalami pemadaman listrik. Pihak berwenang masih melakukan evakuasi warga dan mendata korban serta fasilitas umum yang terdampak.

Tag: Audit Terhadap Infrastruktur Bekasi Jawa Barat Pratikno