Masa Depan Yang Lebih Cerah Bagi Masyarakat Kelurahan Sompe, Berkat Dukungan Pemasangan Listrik Baru

Azis (39), seorang pekerja harian lepas, kini merasakan perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-harinya. Warga Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbang Paru, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan salah satu penerima manfaat dari Program Bantuan Pasang Baru Listrik yang diinisiasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memperoleh akses listrik mandiri.

Azis tinggal bersama istri dan dua anaknya di sebuah rumah sederhana yang terbuat dari kayu. Selama lima tahun terakhir, keluarganya bergantung pada sambungan listrik dari rumah mertuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketergantungan ini sering kali menimbulkan masalah, terutama ketika pasokan listrik tidak mencukupi.

“Dulu listriknya sering mati, tapi sekarang sudah tidak lagi,” ungkap Azis dengan senyum penuh rasa syukur.

Sambungan listrik gratis ini memberikan kemandirian dan kenyamanan bagi keluarganya, sehingga mereka tidak lagi khawatir akan pemadaman yang tiba-tiba.

Kisah serupa juga dialami oleh Asriadi (35), seorang petani di kelurahan yang sama. Sebelum menerima bantuan, ia terpaksa berbagi listrik dengan sepupunya, yang menyebabkan tingginya biaya listrik bulanan.

Asriadi menyatakan, "Dulu pengeluaran bisa mencapai 60 ribu per bulan karena digunakan bersama, sekarang dengan 25 ribu sudah cukup untuk sebulan."

Dengan adanya sambungan listrik mandiri, ia kini dapat lebih berhemat dan memiliki kebebasan dalam menggunakan listrik untuk kebutuhan keluarga.

Program sambungan listrik gratis ini tidak hanya memberikan akses energi bagi keluarga Azis dan Asriadi, tetapi juga membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemandirian dalam akses listrik memungkinkan kedua keluarga ini untuk menjalani kehidupan yang lebih nyaman dan produktif. Bagi mereka, masa depan kini tampak lebih cerah.

Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang diluncurkan sejak tahun 2022 bertujuan untuk memperluas akses terhadap listrik dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman P. Hutajulu, menyatakan bahwa pemerintah bersama dengan PLN berkomitmen untuk memperluas akses listrik hingga ke desa-desa dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), sehingga kebutuhan listrik tidak hanya terpenuhi di kawasan perkotaan dan sektor industri, tetapi juga di seluruh pelosok tanah air.

Salah satu langkah yang diambil adalah mendorong rumah tangga yang belum memiliki akses listrik atau masih menggunakan sumber listrik alternatif untuk bergabung dalam program BPBL pada tahun 2025. Selain itu, pemerintah juga mencatat adanya upaya elektrifikasi melalui swadaya masyarakat serta penggunaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di beberapa daerah.

"Kami berharap di masa mendatang, seluruh kebutuhan listrik masyarakat dapat sepenuhnya dipenuhi oleh PLN," ungkap Jisman di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa program BPBL merupakan hasil kolaborasi antara DPR RI dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, dengan pelaksanaan yang dipercayakan kepada PT PLN (Persero). DPR RI telah menyetujui alokasi anggaran APBN 2024 untuk program BPBL, yang akan memberikan akses listrik kepada 150.000 rumah tangga miskin di 36 provinsi di Indonesia.

Listrik saat ini telah menjadi kebutuhan yang esensial dan merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, DPR RI perlu memastikan bahwa tidak ada lagi rumah tangga yang kurang mampu yang belum mendapatkan akses listrik, ujar Bambang dengan tegas.

Jisman mengungkapkan bahwa target Program BPBL untuk tahun 2024 adalah 150.000 rumah tangga di seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 yang mencapai 80.183 rumah tangga dan tahun 2023 yang mencapai 131.600 rumah tangga.

"Program ini sepenuhnya gratis dan tidak ada biaya yang dikenakan. Jika dalam pelaksanaannya terdapat pungutan liar, masyarakat dapat melaporkan kepada kami, Kementerian ESDM, melalui berbagai saluran seperti media sosial dan Contact Center 136," tegas Jisman.

Calon penerima BPBL adalah rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang tinggal di daerah 3T, dan/atau dianggap layak menerima BPBL berdasarkan validasi dari kepala desa/lurah atau pejabat setingkat.

Tag: Kelurahan Sompe Kementerian ESDM Pemasangan Listrik Baru Sulawesi Selatan