Dijadwalkan Selesai Pada 17 Agustus, PKH Akan Diintegrasikan Ke Dalam GovTech

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B. Panjaitan menyatakan bahwa pelaksanaan GovTech Indonesia diperkirakan akan rampung sebelum 17 Agustus 2025. Ia menjelaskan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) akan menjadi program utama yang dilaksanakan. Digitalisasi akan dimulai dengan program PKH sebagai titik awal transformasi digital, yang diproyeksikan dapat menghemat anggaran negara hingga Rp 17 triliun per tahun. "Namun, efisiensi bukanlah satu-satunya tujuan. Kami ingin memastikan kehadiran negara semakin dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan," ungkap Luhut dalam keterangan resmi yang dikutip pada Senin (5/5/2025). Luhut juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat empat kelompok kerja yang aktif, mulai dari pemutakhiran data penerima bantuan sosial hingga penyusunan kebijakan dan perlindungan data pribadi. Selain itu, Luhut menekankan pentingnya kehati-hatian, terutama dalam hal interoperabilitas data, termasuk Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang harus berkualitas dan aman. "Kami sangat berhati-hati, sistem ini harus kredibel, dapat diaudit publik, dan dijaga dengan ketat. Oleh karena itu, kami melibatkan BPKP sejak awal untuk mengawasi setiap proses," jelas Luhut. Ia menegaskan bahwa GovTech bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi lebih kepada bagaimana membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang lebih baik. "Infrastruktur digital publik yang dibangun tidak hanya akan lebih efisien dan inklusif, tetapi juga akan meletakkan dasar tata kelola bansos yang anti-korupsi, transparan, dan dapat menjadi contoh bagaimana digitalisasi dijalankan secara terintegrasi dari hulu ke hilir," tambahnya.

Tag: DEN GovTech Luhut B. Panjaitan PKH