Kemendagri Gelar Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2025

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia telah menyelesaikan evaluasi komprehensif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Evaluasi strategis ini dirancang untuk memastikan bahwa pemerintah daerah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta efektif dalam melayani masyarakat.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa ruang lingkup evaluasi mencakup berbagai aspek pemerintahan yang fundamental. Aspek-aspek kunci tersebut meliputi kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, dan implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah. Beliau menyatakan bahwa tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi area perbaikan dan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, bukan sekadar mencari kesalahan.

Evaluasi ini secara khusus memfokuskan pada beberapa bidang kritikal. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah kemudahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam sektor-sektor vital seperti administrasi kependudukan dan perizinan. Selain itu, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga menjadi perhatian utama. Aspek lainnya yang tidak kalah penting adalah kesesuaian pelaksanaan program-program prioritas nasional di tingkat daerah, efektivitas koordinasi antar tingkat pemerintahan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan inovasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil dari evaluasi menyeluruh ini akan menjadi fondasi bagi Kemendagri dalam menyusun kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas yang lebih terarah, terukur, dan efektif bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani, dan berorientasi pada hasil.

Baca Juga: BAKN DPR RI Soroti Efektivitas Penyaluran KUR Demi UMKM Berkeadilan

---

Tag Akuntabilitas Pemerintahan Evaluasi Pemda Kapasitas Pemda Kemendagri Otonomi Daerah Pemerintahan Daerah