Pemerintah Menyarankan Untuk Membeli Apartemen Jika Lokasi Rumah Yang Akan Dibeli Menggunakan Tapera Tidak Jelas

Aturan tabungan perumahan rakyat (tapera) telah menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat.

Salah satu pertanyaan yang timbul adalah, jika masyarakat membeli rumah melalui tapera, di mana lokasi rumah yang akan diperoleh?

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna, hal ini sangat bergantung pada kebutuhan.

Kalau dilihat perkembangan saat ini, urbanisasi semakin tinggi, tentu kita ingin agar masyarakat dapat tinggal dalam jarak yang terjangkau, misalnya 1 jam dari tempat kerja," ujar Herry dalam konferensi pers di Kantor Badan Pengelola Tapera (BP Tapera), Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Meskipun begitu, harga rumah tapak di perkotaan semakin melambung. Oleh karena itu, pemerintah mendorong masyarakat untuk tinggal di rumah vertikal atau rumah susun (rusun).

"KPR-nya untuk rumah vertikal, karena harganya dua kali lipat, bisa mencapai 35 tahun. Namun subsidi nanti akan kita lihat berapa tahun," tambah Herry.

Pada kesempatan yang sama, Heru Pudyo Nugroho, Komisioner BP Tapera, mengungkapkan hal yang serupa.

Menurut Heru, sebagian besar dari backlog 9,9 juta tersebut adalah masyarakat perkotaan, di mana harga tanahnya sudah tidak terjangkau.

Sementara itu, harga rumah subsidi yang umumnya berada di luar perkotaan adalah sekitar Rp 166 juta-Rp 176 juta untuk wilayah non-Papua dan non-Papua Barat, dan Rp 220 juta untuk wilayah Papua dan Papua Barat.

Oleh karena itu, ke depannya, penting untuk mengubah pola pikir masyarakat agar terbiasa tinggal di rumah vertikal. Hal ini juga menjadi tantangan karena kredit KPR dari FLPP maupun tapera digunakan untuk membiayai rumah vertikal atau rumah susun, bukan hanya rumah tapak.