Kementerian PUPR Lakukan Evaluasi APBN 2025 Dan Rencana Program 2026 Dalam Rapat Kerja Dengan Komisi V DPR RI

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan rapat kerja bersama Komisi V DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 serta penyusunan rencana program dan anggaran untuk tahun 2026. Rapat yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beserta jajaran eselon I dan para anggota Komisi V DPR RI.

Dalam paparannya, Menteri Basuki melaporkan bahwa realisasi anggaran APBN 2025 hingga kuartal ketiga telah mencapai 78 persen dari total pagu yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan kinerja yang cukup baik meskipun terdapat beberapa kendala di lapangan yang memerlukan penyesuaian teknis dan administratif. Beberapa program prioritas seperti pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tetap menjadi fokus utama pelaksanaan anggaran.

Rapat kerja ini juga membahas berbagai capaian program strategis Kementerian PUPR selama tahun 2025, termasuk progres pembangunan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, dan perumahan yang mencatat kemajuan signifikan. Pembangunan bendungan dan infrastruktur sumber daya air juga menunjukkan perkembangan yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk tahun 2026, Kementerian PUPR telah menyiapkan sejumlah program prioritas yang akan diusulkan dalam Rancangan APBN 2026. Program-program tersebut tetap berfokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas nasional, ketahanan air, dan penyediaan perumahan layak huni bagi masyarakat. Beberapa proyek strategis nasional akan terus dilanjutkan dengan penyesuaian skala prioritas.

Anggota Komisi V DPR RI memberikan berbagai masukan dan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan di daerah masing-masing. Mereka menekankan pentingnya optimalisasi penyerapan anggaran untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, serta perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap kualitas pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Kementerian PUPR berkomitmen untuk menindaklanjuti berbagai masukan dari Komisi V DPR RI dalam penyusunan program dan anggaran tahun 2026. Rencana aksi dan penyesuaian program akan segera disusun untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: Sektor IKFT Makin Tangguh, Siap Jadi Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi 2026

---

Tag APBN 2025 Evaluasi Anggaran Infrastruktur PUPR Kementerian PUPR Komisi V DPR RI Pembangunan Nasional RAPBN 2026