Menyoroti Kerusakan Infrastruktur Jalan, DPRD Kaltara Berharap Pemerintah Tidak Mengabaikan Masalah Ini

Kerusakan infrastruktur jalan di Kaltara mendapatkan perhatian serius. Tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga kritik datang dari DPRD Kaltara. Mereka menilai bahwa hingga saat ini belum ada tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi kerusakan jalan di beberapa lokasi, terutama di daerah perbatasan dan wilayah terluar. Anggota DPRD Kaltara, Mohammad Nafis, menegaskan bahwa kondisi jalan yang sangat rusak tidak hanya terjadi di daerah perbatasan, tetapi juga di wilayah yang merupakan jalur ekonomi penting. "Jalan poros Tanah Kuning–Mangkupadi dan akses ke Kecamatan Peso hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Padahal, ini adalah akses yang sangat penting," ungkap Nafis. Ia menambahkan bahwa perbaikan sudah lama dijanjikan, namun hingga pertengahan 2025, janji tersebut belum terwujud. "Dikatakan akan diperbaiki tahun ini, tetapi kabar terakhir hanya mencakup dari KM 9 ke Tanah Kuning yang masuk dalam rencana. Itu pun belum dimulai. Mungkin disebabkan oleh efisiensi anggaran pusat," ujarnya. Ia melanjutkan bahwa kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah belum menjadikan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama. Meskipun APBD Kaltara terbatas, perbaikan jalan yang rusak parah seharusnya tetap dapat dilakukan secara bertahap.

DPRD akan terus mendorong adanya skema pendanaan alternatif, seperti APBN atau Dana Alokasi Khusus. Jangan hanya bergantung pada APBD yang terbatas,” tegasnya. Sebagai langkah lanjutan, Komisi III DPRD Kaltara akan melakukan kunjungan lapangan untuk memetakan lokasi jalan yang paling memerlukan perbaikan. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan skala prioritas APBD 2026. “Kami ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dirasakan oleh kota-kota besar, tetapi juga menjangkau daerah terpencil dan perbatasan,” tambahnya.

Tag: DPRD Kaltara Infrastruktur Kerusakan Infrastruktur Jalan Mohammad Nafis