Dok.DPR RI

BPJS, Asuransi Untuk Penerima MBG, Dianggap Sebagai Pemborosan Anggaran Negara

Selasa, 13 Mei 2025

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago, berpendapat bahwa pemberian asuransi kepada penerima program makan bergizi gratis (MBG) merupakan pemborosan anggaran negara. Ia menyatakan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan. "BPJS sudah ada. Cukup koordinasikan dengan BPJS Kesehatan. Mengapa harus mengeluarkan anggaran negara lagi? Kecuali jika terjadi insiden yang serius, BGN harus memberikan santunan. Namun, menurut saya, asuransi itu berlebihan," ungkap Irma kepada Kompas.com, Senin (12/5/2025). Irma juga menjelaskan bahwa masalah yang sering muncul biasanya disebabkan oleh makanan yang tidak layak konsumsi dan tidak berakibat fatal. Ia berpendapat bahwa jika terjadi masalah serupa, korban sebaiknya dibawa ke puskesmas atau RSUD dengan jaminan BPJS. "Saat ini, pemerintah daerah juga telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jika ada orang tua anak yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS, mereka seharusnya diwajibkan untuk mendaftar. Jika tidak mampu, berikanlah kartu PBI," tegasnya.

Irma menyatakan bahwa asuransi untuk pekerja dapur MBG harus ditanggung oleh BGN. "Jika BGN berencana untuk mengasuransikan pekerja dapur, hal itu adalah suatu keharusan. Mereka tidak hanya diwajibkan menjadi anggota BPJS Kesehatan, tetapi juga harus menjadi peserta BPJS TK dengan dua program (yang preminya Rp 16.800), yang mencakup kecelakaan kerja dan tunjangan kematian," tambah Irma. Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menyampaikan bahwa BGN sedang melakukan kajian mengenai asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat. Ia menjelaskan bahwa skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang mengalami keracunan akan dimasukkan dalam biaya operasional. "Jika terjadi keracunan, BGN akan tetap memberikan bantuan untuk biaya pengobatannya," ungkap Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Sabtu (10/5/2025). "Saat ini, kami sedang mempertimbangkan bahwa asuransi untuk penerima manfaat harus menjadi bagian dari biaya operasional. Ini yang sedang kami pikirkan," tutupnya.


Tag:



Berikan komentar
Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.