Berikan komentar
Infrastruktur
Hutama Karya Perkuat Fondasi Pemerintahan Baru Dengan Garap Kawasan Yudikatif Dan Legislatif Di IKN
Hutama Karya, bersama konsorsium BUMN, memulai proyek strategis membangun kompleks Mahkamah Agung dan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pilar utama pemerintahan di IKN. (HK)
Nusantara - Pembangunan infrastruktur inti Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki babak baru yang krusial. PT Hutama Karya (Persero), sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi terkemuka, secara resmi telah menandatangani kontrak untuk menggarap pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Yudikatif Mahkamah Agung (MA) serta Kawasan Lembaga Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Penandatanganan kontrak ini dilaksanakan pada Kamis, 4 Desember 2025, di Kantor Kemenko IV, KIPP IKN, bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), menandai komitmen nyata dalam mewujudkan pusat pemerintahan baru Indonesia yang modern dan berkarakter.
Proyek Kawasan Mahkamah Agung akan dibangun di atas lahan seluas 79.179 meter persegi, dengan total luas bangunan mencapai 55.752 meter persegi. Hutama Karya akan mengerjakan proyek simbolik ini bersama PT Jaya Konstruksi, membentuk sebuah konsorsium BUMN yang solid. Kawasan ini dirancang bukan hanya sebagai gedung peradilan, tetapi sebagai pusat peradilan nasional yang lengkap dengan ruang sidang, pusat layanan publik, dan akses langsung menuju Plaza Yudikatif.
Sementara itu, pembangunan Gedung dan Kawasan MPR dikerjakan oleh konsorsium yang lebih besar, yaitu Hutama Karya bersama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Brantas Abipraya (Persero). Kawasan legislatif ini akan mencakup Gedung MPR, museum, masjid, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya, dengan total luas konstruksi mencapai 74.196 meter persegi. Area ini akan terhubung secara langsung dengan Plaza Demokrasi, sebuah ruang publik yang menjadi simbol musyawarah dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan.
Desain kedua kawasan pemerintahan ini mengusung filosofi "Modern Nusantara" yang kuat, memadukan identitas budaya Indonesia dengan teknologi mutakhir. Gedung MA, misalnya, menghadirkan fasad bermotif Talawang, yaitu perisai khas Dayak yang melambangkan perlindungan dan keadilan. Material alam seperti batu alam, laminated wood, dan rotan sintetis turut memperkaya karakter lokal gedung, sementara sistem Intelligent Sun Control diterapkan untuk optimalisasi efisiensi energi.
Prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan menjadi komitmen utama dalam konstruksi. Konsep Green & Sustainable diwujudkan melalui berbagai fitur seperti sky garden, pemasangan panel surya (photovoltaic), serta sistem pemanenan air hujan (rainwater harvesting). Kedua kawasan juga dirancang untuk terintegrasi dengan baik melalui jalur pejalan kaki (pedestrian) dan koridor hijau, menciptakan ekosistem pemerintahan yang efisien, aman, dan nyaman.
Hutama Karya akan menerapkan teknologi konstruksi canggih untuk memastikan kualitas dan keamanan proyek. Teknologi seperti survei digital LiDAR, Building Information Modelling (BIM) 360, dan sistem manajemen keselamatan HK Shield akan digunakan untuk mencapai presisi yang tinggi dan prinsip Zero Fatality. Penerapan teknologi ini merupakan kelanjutan dari rekam jejak perusahaan yang telah menyelesaikan berbagai proyek strategis di IKN, seperti Bandara VVIP, Rusun ASN, dan Rumah Sakit Vertikal.
Keberhasilan Hutama Karya dalam meraih proyek monumental ini didukung oleh rekam jejak panjang dan pengakuan atas kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Baru-baru ini, perusahaan meraih dua penghargaan besar dalam gelaran Sutami Awards, termasuk kategori "Mitra Kerja BUMN yang Selama 80 Tahun Berkontribusi bagi Kementerian BUMN". Penghargaan ini menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun infrastruktur Indonesia selama lebih dari delapan dekade.
Dengan dimulainya pembangunan Kawasan Yudikatif dan Legislatif di IKN, Hutama Karya bukan hanya membangun gedung fisik, tetapi ikut mendirikan fondasi baru bagi tata kelola pemerintahan Indonesia. Proyek ini menjadi elemen utama dalam pembentukan pusat pemerintahan yang futuristik, berkelanjutan, dan tetap berakar pada identitas budaya Nusantara, mencerminkan visi Indonesia maju di ibu kota barunya.
(Dharma Sakti)
Baca Juga: Target KemenPU: Konektivitas Jalan Pascabencana Di Sumatera Tembus Sebelum Nataru 2025/2026
Tag
Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.
