Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sedang Mengatasi Situasi Darurat Akibat Banjir Di Wajo, Sulawesi Selatan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang sedang melakukan penanganan darurat terhadap banjir yang terjadi di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Banjir ini disebabkan oleh tingginya intensitas hujan yang terjadi pada rentang waktu 8 April hingga 3 Mei 2024. Akibatnya, permukaan air naik dan beberapa desa di daerah tersebut terendam. Terdapat enam desa yang terdampak, yaitu Desa Keera, Pitumpanua, Belawa, Sabbangparu, Tanasitolo, dan Tempe. Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Suryadarma Hasyim, mengungkapkan hal ini saat mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR RI di Kabupaten Wajo, Sulsel pada tanggal 22 Mei 2024.

Menurut Suryadarma, BBWS Pompengan Jeneberang telah melakukan penanganan darurat terhadap tanggul jebol Sungai Bila Wajo di Desa Lowa, Kecamatan Tanaitolo. Penanganan tersebut melibatkan Sand Bag sepanjang 15 meter dan timbunan tanah sepanjang 15 meter. Saat ini, progres pekerjaan tersebut telah mencapai 98%.

Suryadarma juga menyebutkan bahwa penanganan tanggul jebol Sungai Bila Wajo juga dilakukan di Desa Sappa, Kecamatan Balawa. Penanganan di Desa Sappa melibatkan Sand Bag sepanjang 100 meter dan timbunan tanah sepanjang 100 meter. Saat ini, progres pekerjaan tersebut mencapai 92%.

Kemudian, penanganan kerusakan tanggul di Sungai Walanae, Desa Ujungpero, Kecamatan Sabbangparu. Rencana tindak lanjutnya adalah memperbaiki tanggul yang rusak dan membangun tanggul pasangan batu sepanjang 60 meter di belakang tanggul yang sudah ada, termasuk perkuatan tebing kritis sepanjang 100 meter.

Suryadarma menyatakan bahwa anggaran yang diusulkan akan menggunakan 10% dari nilai kontrak pengendalian banjir Sungai Walanae-Cenranae Kabupaten Wajo tahun 2024.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, meminta dan mendorong Kementerian PUPR melalui BBWS Pompengan Jeneberang, yang merupakan mitra kerja, untuk menangani tanggul di Sungai Walanae-Cenranae dengan optimal.

Masalah banjir tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR, tetapi juga memerlukan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan," ungkap Andi Iwan.

Pada acara tersebut, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Direktorat Jenderal Bina Marga Budiamin, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Selatan Asep Syarif Hidayat, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang Suryadarma Hasyim, serta Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sulawesi Selatan Hasrawati Rahim.