Pengamat pendidikan Ina Liem mengkritik rencana untuk mengembalikan sistem penjurusan di tingkat SMA. Ia berpendapat bahwa gagasan ini akan menjadi langkah mundur bagi pendidikan di Indonesia. "Ini jelas merupakan kemunduran. Saya tidak menemukan alasan yang rasional untuk kebijakan ini," ungkap Ina kepada Media Indonesia pada hari Minggu, 13 April 2025. Ia menjelaskan bahwa Kurikulum Merdeka yang sebelumnya diterapkan telah menghilangkan batasan penjurusan. Siswa diberikan kebebasan untuk memilih empat mata pelajaran sesuai dengan minat mereka. "Siswa dapat memilih semua mata pelajaran IPA, semua mata pelajaran IPS, atau kombinasi dua mata pelajaran IPA dan dua mata pelajaran IPS, dan seterusnya," jelas CEO Jurusanku ini. Ina menilai bahwa kebijakan ini hanya akan memperkuat sentimen dari para pemimpin di sektor pendidikan saat ini yang berusaha membedakan diri dari kebijakan pemimpin sebelumnya. Pandangan bahwa pergantian menteri diikuti dengan perubahan kurikulum sulit untuk dihindari "Karena itu, sulit untuk menepis anggapan bahwa menteri saat ini masih memiliki rasa ketidakpuasan terhadap menteri sebelumnya, sehingga kebijakan yang diambil cenderung membatalkan semua yang telah dilakukan oleh Mas Nadiem (Mendikbudristek sebelumnya)," tambahnya Ia mengamati bahwa satu per satu kebijakan pendidikan sebelumnya mulai dihapus, seperti penerapan Ujian Nasional kembali, penghentian program sekolah penggerak dan guru penggerak, serta penggantian program Pelajar Pancasila menjadi Lulusan Berdimensi 8. "Dan kini, penjurusan IPA dan IPS juga dihidupkan kembali," lanjutnya. Menurut Ina, jika kebijakan ini diteruskan, hal itu akan membahayakan sektor pendidikan di Indonesia. Jutaan generasi bangsa berpotensi menjadi korban. "Anggaran negara yang telah dialokasikan untuk transformasi pendidikan akan menjadi sia-sia. Sementara dunia terus maju, kita justru mundur," tegasnya.
404
PANDANGAN: Mencegah Banjir Program di Tengah Retorika Pendidikan
Siswa SMP Tidak Mampu Membaca: Cermin Buruknya Pendidikan di Indonesia
BP3OKP mengawasi pelaksanaan pendidikan gratis di Kota Sorong