PANDANGAN: Mencegah Banjir Program Di Tengah Retorika Pendidikan

Dalam berbagai tayangan video dan berita di media sosial, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa deep learning bukanlah kurikulum pendidikan, melainkan

sebuah pendekatan dalam proses belajar. Penerapan deep learning mencakup beberapa konsep seperti Higher Order Thinking Skills (HOTS), pembelajaran yang menyenangkan, dan kesadaran penuh.

Beberapa waktu yang lalu, telah dilakukan sosialisasi mengenai penerapan pembelajaran coding dan pemikiran komputasional. Hal ini disampaikan oleh Kemendikdasmen, yang memberikan gambaran bahwa

dunia pendidikan dasar dan menengah di Indonesia dipenuhi dengan berbagai pendekatan dan istilah baru. Semangat untuk melakukan pembaruan ini tentu patut mendapatkan apresiasi. Namun, banyak

pihak di lapangan, termasuk guru, kepala sekolah, dan orang tua, merasakan kegelisahan yang sama: Apakah ini merupakan inovasi yang berarti, atau hanya sekadar banjir program yang sulit untuk dipahami?

Ketika kebijakan berubah-ubah tanpa arah yang jelas, sekolah justru terfokus pada usaha untuk beradaptasi dengan wacana yang selalu berubah. Banyak guru mengalami apa yang dikenal sebagai "kelelahan kebijakan", yaitu kondisi di mana mereka merasa terbebani oleh berbagai pelatihan dan penerapan pendekatan baru, sementara tantangan dalam pembelajaran sehari-hari belum sepenuhnya teratasi.

Bukan Tumpang Tindih

Istilah-istilah pendidikan yang tidak terstruktur di bawah kebijakan payung dapat menyebabkan potensi tumpang tindih antara kepentingan dan program. Masalah utama dari banyaknya program ini bukan terletak pada niatnya, karena semua pendekatan pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, melainkan pada kurangnya integrasi.

Contohnya, pembelajaran yang menyenangkan dan kesadaran penuh dapat diintegrasikan dalam strategi penerapan HOTS. Begitu juga dengan pemikiran komputasional dan pengkodean yang dapat

digabungkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Namun, sering kali pendekatan ini diperkenalkan ke sekolah sebagai program yang terpisah. Pemerintah Pusat perlu merumuskan kebijakan payung yang

mengintegrasikan berbagai pendekatan ke dalam kerangka besar pembelajaran abad ke-21. Beberapa tahun yang lalu, kebijakan seperti Profil Pelajar Pancasila telah dikembangkan. Sebagai program yang

berkelanjutan, ide-ide baru harus diselaraskan dengan kebijakan Profil Pelajar Pancasila yang dapat dijadikan sebagai kerangka tersebut. Saat ini, hal yang paling penting adalah strategi implementasi yang

disiapkan oleh Kemendikdasmen secara lebih komprehensif dan tidak parsial.

Tag: ) Abdul Mu'ti Mencegah Banjir Retorika Pendidikan